LHKPN & LHKASN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

  1. Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
  2. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
  3. Camat;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Lurah; dan
  6. Auditor/ P2UPD;
  7. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut Laporan Data Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A.

NO NAMA JABATAN

STATUS

(BUKTI LAPOR)

1 WARI JUNIATI, S.H., M.H. KETUA Sudah Lapor LHKPN
2 SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
3 RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
4 I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
5 FLORENCE KATERINA, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
6 CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
7 SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
8 MURTHADA MOH. MBERU, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
9 AKHMAD ROSADY, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
10 PUTU DIMA INDRA, S.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
11 AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
12 DAUD SALAMA, S.H., M.H. HAKIM AD HOC PHI Sudah Lapor LHKPN
13 PAULUS D.B. NARO, S.H., M.H. HAKIM AD HOC PHI Sudah Lapor LHKPN
14 YULIUS EKA SETIAWAN, S.H., M.H. HAKIM AD HOC TIPIKOR Sudah Lapor LHKPN
15 LIZBET ADELINA, S.H. HAKIM AD HOC TIPIKOR Sudah Lapor LHKPN
16 MIKE PRIYANTINI, S.H. HAKIM AD HOC TIPIKOR Sudah Lapor LHKPN
17 CHARLES RADJA LAWA, S.H. SEKRETARIS Sudah Lapor LHKPN
18 NOH FINA   PLT. PANITERA/PANITERA MUDA PERDATA Sudah Lapor LHKPN
19 MERIKE ESTER LAU, S.H. PANITERA MUDA PIDANA Sudah Lapor LHKPN
20 ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H. PANITERA MUDA HUKUM Sudah Lapor LHKPN
21 YUSAK NDAUMANU, S.H. PANITERA MUDA TIPIKOR Sudah Lapor LHKPN
22 EMELLYA R. KANA, S.H. PANITERA MUDA PHI Sudah Lapor LHKPN
23 HANNA M. FENAT, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
24 AGUSTINTJE W. RIBERU, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
25 DOMINCE A. DOKO, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
26 LIDIA MARLIES FLORENCE MBOEIK PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
27 DIAN R. ISMAIL, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
28 HELENA E. DIAZ, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
29 ALFRED DIMUPORO PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
30 MIRA SURAHMAN, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
31 DAVID BISTOLEN, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
32 SELSILY D. RIZAL, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
33 MARIA ROSINA DALLA, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
34 DIAN EKAWATI SEPTORY, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
35 ISDORA MARIA KLAUDIA BUDU, S.T. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
36 ALOYSIA WILHELMINA, S.E. KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA Sudah Lapor LHKASN
37 JENNY ROSLIN KANA, S.Sos. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN Sudah Lapor LHKASN
38 YUSTINA AGRICE LAUKOLI, S.E. KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN Sudah Lapor LHKASN
39 SEAN LIONEL DE LIMA, S.Kom. PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA Sudah Lapor LHKASN
40 PETRUS HERING JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
41 SOLEIMAN ELISA KUHURIMA JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
42 SOFIA YOHANA NUNUHITU, S.E. JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
43 DEOLINDA DA SILVA, S.H. JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
44 JUSUF NOLDIN HENUK JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
45 YOSINTA ERLINDA LENENG, S.E. JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
46 NUR HUSNA BINTI USMAN, S.E JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
47 FERONITA MINABELO JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
48 GODLIEF EDISON MAITANG JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
49 SIMON LUANGKALY JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
50 ZULMY SURYA PUTRA , S.M. ANALIS SDM APARATUR Sudah Lapor LHKASN
51 GURFAN LESMANA, S.E.Sy. VERIFIKATOR KEUANGAN Sudah Lapor LHKASN
52 JOHANIS MANU PENGELOLA PERKARA Sudah Lapor LHKASN
53 MENASE BIAF PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN Sudah Lapor LHKASN
54 MARKUS TEFA PENGADMINISTRASI HUKUM Sudah Lapor LHKASN
55 GERRY MICHAEL PURBA, S.H. CPNS ANALIS PERKARA PERADILAN Sudah Lapor LHKASN
56  FERY ANDERAN SITOMPUL, S.E. CPNS ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN Sudah Lapor LHKASN
57 MURNI NINGSIH, A.Md.Ak. CPNS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA Sudah Lapor LHKASN

KETERANGAN:

JUMLAH APARATUR WAJIB LAPOR LHKPN = 35 HAKIM & APARATUR (12 HAKIM KARIR, 3 HAKIM AD HOC TIPIKOR, 2 HAKIM ADHOC PHI, 1 SEKRETARIS, 16 PANITERA PENGGANTI, 1 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)

JUMLAH APARATUR WAJIB LAPOR LHKPN = 22 APARATUR (3 ORANG ESELON IV/PENGAWAS & 19 ORANG FUNGSIONAL DAN PELAKSANA)

JUMLAH APARATUR YANG SUDAH MELAPOR = 57 APARATUR (100%)

DATA LAPOR LHKPN DAN LHKASN TAHUN 2022 SELENGKAPNYA

Data Lapor LHKPN/LHKASN Tahun 2021

Data Lapor LHKPN/LHKASN Tahun 2020

 

LOKASI PENGADILAN

Survei IKM & IPAK