LHKPN & LHKASN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

  1. Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
  2. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
  3. Camat;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Lurah; dan
  6. Auditor/ P2UPD;
  7. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut Laporan Data Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A.

NO NAMA JABATAN STATUS (BUKTI LAPOR)
1 WARI JUNIATI, S.H., M.H. KETUA Sudah Lapor LHKPN
2 DERMAN P. NABABAN, S.H., M.H. WAKIL KETUA Sudah Lapor LHKPN
3 BUDI ARYONO, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
4 SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
5 Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H., M.Hum. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
6 I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
7 RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
8 FRANSISKUS W. MAMO, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
9 FRANSISKA D. P. NINO, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
10 REZA TYRAMA, S.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
11 CONSILIA INA LESTARI PALANG AMA, S.H. HAKIM  Sudah Lapor LHKPN
12 A. A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
13 MARIA ROSDIYANTI SERVINA MARANDA, S.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
14 NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor LHKPN
15 DAUD SALAMA, S.H.,M.H. HAKIM AD HOC PHI  Sudah Lapor LHKPN
16 PAULUS D.B.NARO, S.H., M.H. HAKIM AD HOC PHI  Sudah Lapor LHKPN
17 YULIUS EKA SETIAWAN, S.H., M.H. HAKIM AD HOC TIPIKOR  Sudah Lapor LHKPN
18 LIZBET ADELINA, S.H. HAKIM AD HOC TIPIKOR  Sudah Lapor LHKPN
19 JULIUS BOLLA, S.H. PANITERA Sudah Lapor LHKPN
20 CHARLES RADJA LAWA, S.H. SEKRETARIS Sudah Lapor LHKPN
21 NOH FINA  PANITERA MUDA PERDATA Sudah Lapor LHKPN
22 ANDERIAS BENU, S.H. PANITERA MUDA PIDANA Sudah Lapor LHKPN
23 MERIKE E.LAU, S.H. PANITERA MUDA HUKUM Sudah Lapor LHKPN
24 YUSAK N. NDAUMANU, S.H. PANITERA MUDA TIPIKOR Sudah Lapor LHKPN
25 JARET ISNAIN SUNGKONO, S.H. PANITERA MUDA PHI  Sudah Lapor LHKPN
26 HANNA M.FENAT, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
27 WILHELMINA ERA, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
28 AGUSTINTJE W.RIBERU, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
29 EMELLYA R. KANA, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
30 DOMINCE A.DOKO, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
31 ERNA CH. DIMA PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
32 ALFRED DIMUPORO PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
33 LIDIA M. F. MBOEIK PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
34 DIAN R. ISMAIL, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
35 HELENA E. DIAZ, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
36 JOHANES J. AMBI, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
37 SELSILY D. RIZAL, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
38 DAVID BISTOLEN, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
39 MARIA ROSINA DALLA, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
40 DIAN EKAWATI SEPTORY, S.H. PANITERA PENGGANTI Sudah Lapor LHKPN
41 ISDORA MARIA KLAUDIA BUDU, S.T. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Sudah Lapor LHKPN
42 YUSTINA AGRICE LAUKOLI, S.E. KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN Sudah Lapor LHKASN
43 JENNY ROSLIN KANA, S.Sos. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN Sudah Lapor LHKASN
44 ALOYSIA WILHELMINA, S.E. KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA Sudah Lapor LHKASN
45 SOLEIMAN ELISA KUHURIMA JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
46 SEAN LIONEL DE LIMA, S.Kom. PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA Sudah Lapor LHKASN
47 ZULMY SURYA PUTRA , S.M. ANALIS SDM APARATUR Sudah Lapor LHKASN
48 GURFAN LESMANA, S.E.Sy. VERIFIKATOR KEUANGAN Sudah Lapor LHKASN
49 NUR HUSNA BINTI USMAN, S.E JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
50 MENASE BIAF PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN Sudah Lapor LHKASN
51  DEOLINDA DA SILVA, S.H. JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
52 SOFIA YOHANA NUNUHITU, S.E. JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
53 YOSINTA ERLINDA LENENG, S.E. JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
54 ALEKSIA ALINDA JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
55 FERONITA MINABELO JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
56 ASIDO TOGAP U. SIBUEA, A.Md.Kom. PENGADMINISTRASI REGISTER PERKARA Sudah Lapor LHKASN
57 ANGGRENI H. MALELAK, S.H. ANALIS PERKARA PERADILAN Sudah Lapor LHKASN
58 GODLIEF EDISON MAITANG JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
59 PETRUS HERING JURUSITA Sudah Lapor LHKASN
60 JOHANIS MANU PENGELOLA PERKARA Sudah Lapor LHKASN
61 MARKUS TEFA PENGADMINISTRASI HUKUM Sudah Lapor LHKASN
62 SIMON LUANGKALY JURUSITA PENGGANTI Sudah Lapor LHKASN
63 JUSUF NOLDIN HENUK JURUSITA Sudah Lapor LHKASN

KETERANGAN:

JUMLAH APARATUR WAJIB LAPOR LHKPN & LHKASN = 63 APARATUR

JUMLAH APARATUR YANG SUDAH MELAPOR = 63 APARATUR (100%)

Lihat Selengkapnya (Tahun 2021)

Data Lapor LHKPN/LHKASN Tahun 2020

 

LOKASI PENGADILAN