LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||
| SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR KUPANG KELAS IA | |||||||||
| Tahun : 2024 | |||||||||
| PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Data Dukung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | % | ||||||
| I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | % | ||||||
| 1. | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | |||||
| i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | |||||
| a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 2. SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 Link Eviden:  |
||||||
| b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Penentuan Tim Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 2. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi foto Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI beserta Berita Acara Penentuan Tim Kerja ZI, beserta Daftar Riwayat Hidup Tim Kerja ZI Link Eviden: |
||||||
| ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Penetapan Program Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2024 2. Dokumen Rencana Aksi Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | 1. Program Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PN Kupang dan Target Capaian 2. Program Prioritas Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024 3. Matriks/Jadwal Pelaksanaan Rencana Aksi Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | 1. Internal : Dokumen Sosialisasi ZI, Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Materi, Dokumentasi, termasuk Rapat Pimpinan, Bulanan yang berkaitan dengan Program ZI. 2. Stakeholder : Bukti Publikasi berupa Pamflet, Banner, Spanduk, Website, Media Sosial Satuan Kerja. 3. Interaktif : Bukti respons atas tanggapan dan pertanyaan penerimaan seketika melalui media online atau media sosial satuan kerja. Link Eviden: |
||||||
| iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | 1. Matriks/Jadwal Pelaksanaan Program Kerja ZI menuju WBK/WBBM satuan kerja Tahun 2024 2. Matriks/Jadwal Pelaksanaan Rencana Aksi Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024 3. Dokumen Rapat Tim Kerja Pembangunan ZI, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Link Eviden: |
||||||
| b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | 1. Dokumen Rapat Monev Pencapaian Target Kerja Pembangunan ZI, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi 2. Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kerja ZI Area I - VI (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi), Bulan Januari, Februari, Maret, April 2024 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja ZI Area I - VI Bulan Januari, Februari, Maret, April 2024 Link Eviden: |
||||||
| c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Program Kerja ZI Area I - VI Bulan Januari, Februari, Maret, April 2024 Link Eviden: |
||||||
| iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | 1. SK KPT Kupang tentang Penetapan Role Model Pengadilan Negeri Kupang Tahun 2024 2. Dokumentasi Pembuktian atas peran pimpinan sebagai role model antara lain pada bidang kedisiplinan(ketaatan pada waktu kerja- absensi); etos kerja (membimbing, mengarahkan dan memberi contoh dalam pelaksanaan tusi bawahanya), dll. Link Eviden: |
||||||
| b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Penetapan Agen Perubahan Tahun 2023 dan 2024 2. Dokumen Rapat Kerja Area I dalan Penetapan Rekomendasi Agen Perubahan Tahun 2023 dan 2024, Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Rekomendasi Penetapan Agen Perubahan kepada Pimpinan dan Dokumentasi. (Program Kerja Agen Perubahan yang diusung harus memenuhi minimal salah satu kriteria: - Mendorong peningkatan capaian kinerja utama.; - Mendorong penguatan integritas serta mengatasi isu strategis; - Mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pengguna layanan) 3. Rencana Kerja Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab III, Tabel I halaman 10 4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab III, Tabel II halaman 13 dilakukan oleh Area I dan dilaporkan kepada Pimpinan Link Eviden: | ||||||
| c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | 1. Internalisasi : - SK KPN Kupang terkait Budaya Kerja PN Kupang, Budaya 5R, Budaya Kerja 3S, Penetapan Jam Kerja, Pentepan Apel Pagi - Apel Sore, Pemberian Reward and Punishment - Penilaian Kinerja Pegawai dan PPNPN 2. Sosialisasi/Pelatihan : - ASN BerAHKLAK, Budaya Kerja (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi, Dokumentasi) - Pelatihan Pelayanan Prima / Service Excelent - Pelatihan lainnya dilakukan secara berkala dan telah melibatkan/menjangkau seluruh aparatur di unit kerja maka dianggap mampu mengurangi resistensi Link Eviden: |
||||||
| d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | 1. Dokumentasi Pakta Integritas Aparatur PN Kupang 2. Dokumentasi dan Publikasi Penandatanganan Pakta Integritas 3. Dokumentasi Komitmen Bersama Aparatur PN Kupang, Dokumentasi dan Publikasi Penandatanganan Komitmen Bersama 4. Dokumentasi Keterlibatan Semua Anggota Organisasi (Rapat Per AREA I - VI) Link Eviden: |
||||||
| 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||
| i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | 1. Peta Proses Bisnis PN Kupang (sesuai dengan ketenntuan Permen PANRB No. 19 Tahun 2018 dan Permen PANRB No. 89 Tahun 2021) 2. Daftar Induk SOP telah dikelompokan berdasarkan kegiatan proses manajerial, proses utama dan proses lainnya Link Eviden: |
||||||
| b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Penetapan SOP Kapeniteraan dan Kesekretariatan 2. Sosialisasi Pemberlakuan SOP (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi) 3. Dokumen SOP Kepaniteraan, SOP Kesekretariatan dan SOP Pelayanan Link Eviden: |
||||||
| c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Penetapan Tim Revisi SOP PN Kupang 2. Rapat Monev SOP (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi) 3. Laporan Tindaklannjut Rapat Monitoring dan Evaluasi SOP 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP Link Eviden: |
||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Screenshot inovasi/aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis IT : KOMDANAS bagian Perencanaan (e-SAKIP), SIPP, MIS, EIS, e-Sidang, PTSP++, Antian PTSP, Papan Digital Kepaniteraan, MONEV BAPENAS, SMART DJA, dan AMA DJU Link Eviden: |
||||||
| b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Screenshot inovasi/aplikasi berbasis IT berkaitan dengan bidang SDM : SIKEP, Papan Informasi Digital Kepegawaiaan, dan E-TIKA Link Eviden: |
||||||
| c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Screenshot inovasi/aplikasi layanan publik berbasis IT : SIPP, E-COURT, E-BERPADU, E-RATERANG, PTSP++, DIREKTORI PUTUSAN, JDIH, dan AMA DJU Link Eviden: |
||||||
| d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | 1. Jadwal Pelaksananaan Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang Tahun 2024 2. Rapat Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi) 3. Laporan Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang 4. Tindaklanjut Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang Link Eviden: |
||||||
| iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||
| a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Daftar Informasi Publik 3. Standar dan Syarat Perolehan Informasi dan Pengaduan Keberatan atas pemberian informasi di Pengadilan Negeri Kupang 4. Screenshot Inovasi/Aplikasi mendukung Ketebukaan Informasi Publik (Website, SIPP Web, Direktori Putusan PN Kupang, JDIH PN Kupang, Medsos, dll) 5. Screenshot pemutahiran/updating dan kelengkapan informasi dan Laporan pada media informasi Website dan media resmi lain secara berkala Link Eviden: |
||||||
| b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | 1. Rapat Monitoring dan Evaluasi PPID Triwulan I 2024 (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi) 2. Tindaklanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi PPID Triwulan I 2024 PN Kupang 3. Laporan Monitoring Akurasi dan Kualitas data SIPP PN Kupang Bulan Januari, Februari, Maret 2024 dari semua kepaniteraan Link Eviden: |
||||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||
| a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. 1. Dokumen ABK 2023 2. Dokumen Anjab 2023 3. Peta Jabatan 4. SK Tim Penyusun ABK dan Ajab 5. Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun 6. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi 7. Surat Permohonan Penambahan Jumlah Pegawai Link Eviden: |
||||||
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan 1. SK Tim Evaluasi Honorer 2. SK CPNS dan SPMT CPNS 3. SK Kolektif Jabatan Pelaksana 4. Monev Pencapaian Kinerja Pegawai November 2023, Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024 Link Eviden: |
||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. 1. Monev Pencapaian Kinerja Pegawai November 2023, Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024 Link Eviden: |
||||||
| ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||
| a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai 1. SK Tim Baperjakat 2. SK Pola Mutasi Internal 3. BA Baperjakat 4. Usulan Promosi Mutasi ke Biro Kepegawaian 5. Usulan Promosi Mutasi ke Badilum 6. SK Mutasi Pegawai Link Eviden: |
||||||
| b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan 1. BA Baperjakat 2. Usulan Promosi Mutasi ke Biro Kepegawaian 3. SK Mutasi Pegawai 4. DRH Pegawai Link Eviden: |
||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 1. Monev Pencapaian Kinerja Pegawai November 2023, Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024 Link Eviden: |
||||||
| iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||
| a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi 1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi 2. Dokumen Training Need Analysis (TNA) Link Eviden: |
||||||
| b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai 1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi 2. Dokumen Training Need Analysis (TNA) 3. SK Pelaksanaan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) 4. Laporan Pelaksanaan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) Link Eviden: |
||||||
| c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan 1. Laporan Kesenjangan Standar Kompetensi Pegawai 2. Screenshoot Riwayat Diklat dan Sertifikasi Pegawai pada Aplikasi SIKEP Link Eviden: |
||||||
| d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya 1. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat 2. maupun pengembangan kompetensi lainnya Link Eviden: |
||||||
| e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) 1. Undangan / Pemanggilan Diklat Pegawai 2. Surat Tugas untuk Pegawai yang mengikuti Diklat Link Eviden: |
||||||
| f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja - Monev Kompetensi Pegawai Link Eviden: |
||||||
| iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Hakim dan Pegawai 2. SKP Hakim dan Pegawai Tahun 2023 3. SKP Hakim dan Pegawai Tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
- SKP Hakim dan Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik 1. Rekapitulasi PKP Pegawai Bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024 2. Dokumen PKP Pehawai Bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024 c.3. LLK Manual dan Aplikasi SIMARI Link Eviden: |
||||||
| d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward 1. SK Tim Pemilihan Agen Perubahan dan Role Model 2. SK Penetapan Agen Perubahan 3. BA Pemilihan Agen Perubahan 4. BA Pemilihan Role Model selain Pimpinan 5. Usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 6. Usulan Menduduki Jabatan Link Eviden: |
||||||
| v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||
| a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan: 1. Penetapan Jam Kerja 2. SK Penetapan Budaya Kerja 3. SK Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore 4. SK Penetapan Pakaian Dinas 5. Rekapitulasi Pemotongan Tunjangan Kinerja Bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024 6. Rekapitulasi Daftar Hadir Bulan November 2023, Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024 7. Ijin Keluar Kantor Hakim dan Pegawai 8. Rekapitulasi LHKPN dan LHKASN 2024 Link Eviden: |
||||||
| vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||
| a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala 1. Screenshoot SIKEP Pengadilan Negeri Kupang 2. Screenshot Papan Digital Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. Screenshot Aplikasi E-TIKA 4. Monev Aplikasi SIKEP Link Eviden: |
||||||
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 pada PN Kupang serta Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi foto Rapat Usulan Rencana Anggaran (Base Line) TA 2025, Usulan Rincian Kertas Kerja SATKER TA 2025, Kerangka Acuan Kerja 2. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi foto Rapat Evaluasi Dokumen SAKIP Tahun 2021/2022 3. SK KPN Kupang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 pada PN Kupang serta Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi foto Rapat Usulan Rencana Anggaran (Base Line) TA 2025, Usulan Rincian Kertas Kerja SATKER TA 2025, Kerangka Acuan Kerja; Link Eviden: |
||||||
| b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | 1. SK KPN Kupang tentang Tim Penyusunan SAKIP (Reviu Indikator Kinerja Utama, Reviu Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 2. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi foto Rapat Reviu Indikator Kinerja Utama, Renstra Tahun 2023/2024 3. Dokumen SAKIP (IKU, Restra, RKT, PKT, LKjIP dan Rencana Aksi) 4. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Rapat Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022/2023 Link Eviden: |
||||||
| c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | 1. Laporan hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Berjalan dan Rekap Komponen, lembar pengesahan KPN Kupang (E-Monev Bapenas) Bulan Januari, Februari, Maret 2024 (Parsial dan Komulatif) dan lampiran Pengisian E-MONEV BAPENAS 2. Laporan Aplikasi SMART DJA bulan Januari, Februari, Maret 2024 beserta lampiran data pengisian aplikasi SMART DJA 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dan Penilaian Evaluasi PPNPN Triwulan I Tahun 2024 4. Laporan Survey dan Tindak Lanjut Nilai Terendah Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 5. Laporan Survey dan Tindak Lanjut Nilai Terendah Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | 1. Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 beserta Reviunya 2. Dokumen RKT Tahun 2023/2024 3. Dokumen PKT Tahun 2023/2024 4. Dokumen PK Tahun 2023/2024 5. Dokumen PK Hakim, Pegawai dan PPNPN Tahun 2024 6. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi foto Rapat Reviu Indikator Kinerja Utama, Renstra Tahun 2023/2024 Link Eviden: |
||||||
| b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | 1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021/2022 2. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Rapat Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022/2023 Link Eviden: |
||||||
| c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | 1. Reviu IKU 2023 (SK KPN Kupsng tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama PN Kupang) 2. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi foto Rapat Penyusunan Reviu IKU, Renstra Tahun 2020-2024, RKT, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja untuk Tahun 2023 Link Eviden: |
||||||
| d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | 1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021/2022 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023/2024 3. Kriteria SMART IKU Link Eviden: |
||||||
| e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | 1. Surat Pengantar Pengiriman Pelaporan SAKIP ke Tingkat Banding 2. Surat SEKMA/Tk. Banding Terkait Pelaporan SAKIP 3. Dokumen SAKIP (IKU, Restra, RKT, PKT, LKjIP dan Rencana Aksi) 4. Bukti Pengiriman Laporan SAKIP (e-Mail/Buku Ekspedisi) Link Eviden: |
||||||
| f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | 1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021/2022 2. Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Link Eviden: |
||||||
| g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | 1. Surat Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan online Manajemen Laporan Kinerja 2. Sertifikat dari BPKP tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah a.n. Yustina Agrice Laukoli, S.E dan Sean L. De Lima S.Kom Link Eviden: |
||||||
| h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | 1. Sertifikat dari BPKP tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah a.n. Yustina Agrice Laukoli, S.E dan Sean L. De Lima S.Kom 2. Dokumen Sosialisasi/Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Internal PN Kupang (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi, Dokumentasi) 3. Surat Permohonan Nama Calon Peserta Pelatihan SAKIP Link Eviden: |
||||||
| 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||
| i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Satuan kerja telah melakukan Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi. a.1. Jadwal Schedule Pelaksanaan Public Campaign a.2. Dokumentasi Kegiatan Public Campaign a.3. Dokumen Pamflet, Banner, Audio, Video terkait Ajakan Penolakan Gratifikasi a.4. Screenshot Informasi Public Campaign pada Media Sosial Link Eviden: |
||||||
| b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi: b.1. SK KPN Kupang terkait Pengendalian Gratifikasi. b.2. Alur Pengendalian Gratifikasi dimasukan dalam SOP Pelayanan (ditambahkan Informasi Penolakan Gratifikasi) b.3. Dokumen Pamflet, Banner, Audio, Video terkait Ajakan Penolakan Gratifikasi Link Eviden: |
||||||
| ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | Satuan kerja telah membangun lingkungan Pengendalian a.1. SK KPN Kupang Tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP PN Kupang a.2. Pakta Integritas Pimpinan, Hakim dan Pejabat Serta Pelaksana a.3. Dokumen Pamflet, Banner, Audio, Video terkait Ajakan Penegakan Integritas a.4. Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi Rapat Penyusunan Manajemen Risiko Organisasi Link Eviden: |
||||||
| b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | Satuan kerja telah melakukan Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan b.1. SK KPN Tentang Manajemen Risiko PN Kupang b.2 Pembuktian atas pelaksanaan penilaian risiko mengacu pada ketentuan diatas adalah unit kerja telah membuat/mengisi : Form 1 : Formulir register risiko Form 2 : Formulir Status risiko yang melekat/bawaan Link Eviden: |
||||||
| c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi : c.1. Pembuktian atas pelaksanaan penilaian risiko mengacu pada ketentuan diatas adalah unit kerja telah membuat/mengisi : Form 1 : Formulir register risiko Form 2 : Formulir Status risiko yang melekat/bawaan Form 3 : Formulir Status risiko sisa (residual risk) Form 4 : Formulir Pemetaan SPIP Link Eviden: |
||||||
| d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait : d.1. Sosialisasi Manjemen Risiko kepada seluruh pihak terkait (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi, dan Dokumentasi) d.2. Dokumentasi Pamflet, Banner, Audio, Video terkait pelaksanaan SPI Link Eviden: |
||||||
| iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah Diimplementasikan a.1. SK Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Kupang a.2. Screenshot Aplikasi SIWAS User Meja Pengaduan dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang a.3. Klarifikasi/konfirmasi melalui aplikasi SIWAS a.4. SOP Penanganan Pengaduan Link Eviden: |
||||||
| b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti : b.1. Daftar Laporan pengaduan masyarakat yang masuk b.2. Laporan pengaduan masyarakat sudah ditindaklanjuti Link Eviden: |
||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat : c.1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarkat C.2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat Link Eviden: |
||||||
| d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti: d.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat d.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat Link Eviden: |
||||||
| iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | Satuan Kerja telah menerapkan Whistle Blowing System : a.1. SK Tim penanganan pengaduan dan WBS PN Kupang a.2. Sosialisasi kebijakan dan penanganan whistel blowing kepada petugas dan aparatur di unit kerja (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi dan Dokumentasi) a.3. Screenshot Aplikasi SIWAS user meja pangaduan dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Link Eviden: |
||||||
| b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System : b.1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System b.2. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System Link Eviden: |
||||||
| c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti : c.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System c.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi penerapan Whistle Blowing System Link Eviden: |
||||||
| v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama : a.1. Laporan identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama (mapping aktivitas/kegiatan dalam pelaksanan tusi) yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan Link Eviden: |
||||||
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan /internalisasi : b.1. Sosialisasi penaganan benturan kepentingan kepada aparatur di unit kerja (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi dan Dokumentasi) Link Eviden: |
||||||
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan : c.1. SK KPN tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan c.2. SK KPN tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan c.3. Penanganan benturan kepentingan telah masuk dalam SOP pelaksanaan tusi unit kerja C.4. Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Link Eviden: |
||||||
| d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan : d.1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan d.2. Laporan Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan Link Eviden: |
||||||
| e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti : e.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan e.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan Link Eviden: |
||||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Standar Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | a.1. SK KPN Kupang tentang Penetapan Standar Pelayanan PN Kupang a.2. Dokumen Standar Pelayanan unit kerja (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) Link Eviden: |
||||||
| b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1 | b.1. Dokumentasi Maklumat Pelayanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang b.2. Dokumentasi Maklumat Pelayanan oleh PPID Link Eviden: |
||||||
| c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | 1 | c.1. Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat Penyusunan / Reviu Standar Pelayanan Unit Kerja melibatkan seluruh stakeholder c.2. Laporan Tindaklanjut Penyusunan / Riviu Standar Pelayanan unit kerja Link Eviden: |
||||||
| d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | YA | 1 | d.1. Dokumentasi Pamflet, Banner, Audio, Video, media sosial terkait Publikasi Maklumat Pelayanan d.2. Dokumentasi Pamflet, Banner, Audio, Video, media sosial terkait Publikasi Standar Pelayanan Link Eviden: |
||||||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | 1 | a.1. Jadwal Pelantihan di Tempat Kerja (DDTK) kepada aparatur Pengadilan a.2. Sosialisasi/Pelatihan : - Core Value ASN BerAHKLAK, - Budaya Kerja (Budaya 5R, Budaya Kerja 3S, Penetapan Jam Kerja, Kode Etik) - Pelatihan Pelayanan Prima / Service Excelent (dari pihak ekternal bank dan penyandang difabel) (masing-masing dilengkapi Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Materi, Dokumentasi kegiatan) a.3. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanggung Jawab PTSP bulan Januari, Februari, Maret 2024 a.4. Dokumen Laporan Hakim Pengawas PTSP bulan Januari, Februari, Maret 2024 Link Eviden: |
||||||
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1 | b.1. Screenshot sistem informasi pelayanan publik nasional (SIPPN) PN Kupang b.2. Screenshot Website dan Media Sosial Pengadilan Negeri Kupang b.3. Screenshoot Aplikasi SIPP Web, e-Tilang, Direktori Putusan dan JDIH Pengadilan Negeri Kupang b.4. Dokumentasi Pamflet, Banner, Audio, Video, media sosial terkait Publikasi Standar Pelayanan b.5. Screenshot pemutahiran/updating dan kelengkapan informasi dan Laporan pada media informasi Website dan media resmi lain secara berkala Link Eviden: |
||||||
| c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | 1 | c.1. SK KPN Kupang tentang sistem pemberian reward dan punishment kepada pemberi dan penerima layanan publik dilingkungan Pengadilan Negeri Kupang c.2. Dokumentasi pemberian reward kepada Petugas PTSP c.3. Dokumentasi pemberian reward kepada Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pegawai dan Tenaga Kontrak dengan Kinerja terbaik Link Eviden: |
||||||
| d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1 | d.1. SK KPN Kupang tentang sistem pemberian reward dan punishment kepada pemberi dan penerima layanan publik dilingkungan Pengadilan Negeri Kupang d.2. Dokumentasi Etalase Kompensasi Layanan d.3. Dokumentasi Sarana dan Prasarana Pelayanan bagi Pengguna Layanan d.4. Dokumentasi Pamflet, Banner, Audio, Video, media sosial terkait Kompensasi layanan bagi pengguna layanan d.5. Dokumentasi Pemberian kompensasi kepada penerima layanan Link Eviden: |
||||||
| e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1 | d.1. Dokumentasi tampak depan dan samping Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kupang d.2. Dokumentasi Sarana dan Prasaranan Penunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu d.3. Dokumentasi Sarana dan Prasaranan Penunjang Pelayanan bagi Kaum Rentan / disabilitas d.4. Dokumentasi Sarana dan Prasaranan Penunjang Layanan Publik d.5. Publikasi Video Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kupang (Video PTSP: https://youtu.be/Cvg-JmqnwZs?si=XaS7q32AO5EKtiuO) Link Eviden: |
||||||
| f. Terdapat inovasi pelayanan | A | 1 | f.1. Pengelompokan Inovasi-Inovasi Internal berdasarkan Integritas, Kinerja dan Pelayanan f.2. Penjelasan Inovasi-Inovasi Internal Pengadilan yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Hasil yang dicapai per inovasi Link Eviden: |
||||||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | 1 | a.1. Screenshot tampilan beranda Akun petugas SP4N-LAPOR Pengadilan Negeri Kupang a.2. Dokumentasi Pamflet, Banner, Audio, Video, media sosial terkait SP4N-LAPOR Link Eviden: |
||||||
| b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | 1 | b.1. SK KPN Kupang tentang penunjukan petugas SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Pengadilan Negeri Kupang Link Eviden: |
||||||
| c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | 1 | c.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan layanan publik melalui SP4N-LAPOR c.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan layanan publik melalui SP4N-LAPOR Link Eviden: |
||||||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1 | a.1. SK KPT Kupang tentang penunjukan Tim Survei pada Pengadian Negeri Kupang a.2. Jadwal Pelaksanaan Survei SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi), SKM (Survei Kepuasan Masyarakat), SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) dan SH (Survei harian) a.3. Laporan Hasil Survei SPAK, SKM, SKP Triwulan I Tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1 | b.1. Dokumentasi Website, Pamflet, Banner, Audio, Video, media sosial terkait Publikasi Hasil Survei SPAK, SKM, dan SPKP Link Eviden: |
||||||
| c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | 1 | c.1. Laporan Tindaklanjut 3 Nilai Terendah atas Hasil Survei SPAK, SKM, SKP Triwulan I Tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | 1 | a.1. Pengelompokan Inovasi-Inovasi Internal berdasarkan Integritas, Kinerja dan Pelayanan a.2. Penjelasan Inovasi-Inovasi Internal Pengadilan yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Hasil yang dicapai per inovasi Link Eviden: |
||||||
| b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | YA | 1 | b.1. Penjelasan Integrasi Database SIPP Lokal dengan E-COURT, E-BERPADU, DIREKTORI PUTUSAN b.2. Penjelasan Integrasi Database SIPP Lokal dengan Inovasi Internal AMA DJU, E-TILANG, E-KASIR, E-COURT, PAPAN INFORMASI DIGITAL KEPANITERAAN, INDAT, E-MENSIP, dll Link Eviden: |
||||||
| c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | 1 | c.1. Laporan Evaluasi penerapan SPBE berdasarkan Permenpan No. 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE c.2. Laporan Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang c.3. Tindaklanjut Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang Link Eviden: |
||||||
| II. | REFORM (30) | 30,0 | % | ||||||
| 1. | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | |||||
| i | Komitmen dalam perubahan | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) - Isi Jumlah Agen Perubahan- Isi Jumlah Perubahan yang dibuat |
I | 1,00 | 1. SK KPN Kupang tentang Penetapan Agen Perubahan Tahun 2023 dan 2024 2. Rencana Tindak / Program kerja Agen Perubahan Tahun 2023 dan 2024 yang telah terintegrasi dalam sistem manajemen Link Eviden: |
||||||
| b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen |
I | 1,00 | 1. Target capaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2023 dan 2024 2. Rencana Kerja Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab III, Tabel I halaman 10 3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab III, Tabel II halaman 13 dilakukan oleh Area I dan dilaporkan kepada Pimpinan Link Eviden: |
||||||
| ii | Komitmen Pimpinan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan |
A | 1 | 1. Program Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM PN Kupang dan Target Capaian 2. Program Prioritas Area I, Area II, Area III, Area IV, Area V dan Area VI Tahun 2024 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja ZI Area I - VI Bulan Januari, Februari, Maret, April 2024 Link Eviden: |
||||||
| iii | Membangun Budaya Kerja | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari |
A | 1 | 1. SK KPN Kupang terkait Budaya Kerja PN Kupang, Budaya 5R, Budaya Kerja 3S, Penetapan Jam Kerja, Pentepan Apel Pagi - Apel Sore, Pemberian Reward and Punishment 2. Undangan, Daftar hadir, Notulen, Dokumentasi foto Sosialisasi Core Value ASN BerAHKLAK, Budaya Kerja, dll. 3. Laporan Monev Implementasi Budaya Kerja 5R dan Materi Budaya Kerja, Dokumentasi foto Banner 3S, Visi dan Misi PN Kupang, Maklumat Pelayanan PN Kupang, Piagam Penghargaan Sidang Keliling, Banner SIWAS, Banner Anti Gratifikasi, dll 4. Dokumen SOP dan Standar Pelayanan organisasi Link Eviden: |
||||||
| 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||
| i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan |
A | 1 | 1. Peta Proses Bisnis PN Kupang 2. Penjelasan Penyederhanaan Jabatan menjadi Tugas Tanggung Jawab dan Kewenagan pada Eselon I Mahkamah Agung 3. SK Penyetaraan Jabatan Fungsional dan SK Perubahan Jabatan Pelaksana pada PN Kupang Link Eviden: |
||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
| a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien |
A | 1 | 1. Screenshot Aplikasi AMA DJU, E-COURT, E-BERPADU, serta inovasi/aplikasi pelayanan publik lainnya berbasis IT 2. Road Map pengembangan aplikasi di unit kerja 3. Pengelompokan Inovasi-Inovasi Internal berdasarkan Integritas, Kinerja dan Pelayanan 4. Penjelasan Inovasi-Inovasi Internal Pengadilan yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Hasil yang dicapai per inovasi 5. Laporan Evaluasi penerapan SPBE berdasarkan Permenpan No. 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE Link Eviden: |
||||||
| b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien |
A | 1 | 1. Penjelasan Inovasi-Inovasi Internal Pengadilan yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Hasil yang dicapai per inovasi 2. Pengelompokan Inovasi-Inovasi Internal berdasarkan Integritas, Kinerja dan Pelayanan 3. Laporan Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang 4. Tindaklanjut Monev Inovasi Pengadilan Negeri Kupang Link Eviden: |
||||||
| iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal |
A | 1 | 1. Peta Proses Bisnis PN Kupang (sesuai dengan ketenntuan Permen PANRB No. 19 Tahun 2018 dan Permen PANRB No. 89 Tahun 2021) 2. Daftar Induk SOP telah dikelompokan berdasarkan kegiatan proses manajerial, proses utama dan proses lainnya Link Eviden: |
||||||
| b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal |
A | 1 | 1. Screenshot Aplikasi SIKEP, E-SAKIP KOMDANAS, EMONEV BAPENAS, SMART DJA 2. Laporan hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Berjalan dan Rekap Komponen, lembar pengesahan KPN Kupang (E-Monev Bapenas) Bulan Januari, Februari, Maret 2024 (Parsial dan Komulatif) Link Eviden: |
||||||
| Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal |
A | 1 | Penjelasan Inovasi-Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Hasil yang dicapai per inovasi Link Eviden: |
||||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Kinerja Individu | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya |
A | 1 | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya - Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| ii | Assessment Pegawai | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai |
A | 1 | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai 1. BA Baperjakat 2. Usulan Promosi Mutasi ke Biro Kepegawaian 3. Usulan Promosi Mutasi ke Badilum Link Eviden: |
||||||
| iii | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai |
I | 1,00 | - Laporan Pelanggaran Disiplin Hakim dan Pegawai Tahun 2022 dan 2023 Link Eviden: |
||||||
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 4,00 | 80,00% | |||||
| i | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | 2,0 | 1,00 | 50,00% | |||||
| a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih |
I | 0,50 | 1. Dokumen SAKIP (IKU, Restra, RKT, PKT, LKjIP dan Rencana Aksi) 2. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 3. Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Link Eviden: |
||||||
| ii | Pemberian Reward and Punishment | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi |
A | 1 | 1. Dokumentasi foto Sertifikat APM Badilum 2. Dokumentasi foto Sertifikat Lomba PTSP 3. Dokumentasi Penghargaan lainnya untuk kinerja unit kerja Link Eviden: |
||||||
| iii | Kerangka Logis Kinerja | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||
| a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? |
A | 1 | 1. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Kupang 2. Dokumen RKT/PKT Tahun 2024 3. Dokumen SKP Hakim dan Pegawai Tahun 2024 4. Dokumen PKP Pegawai bulanan PNS Link Eviden: |
||||||
| 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||
| i | Mekanisme Pengendalian | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang |
A | 1 | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang : Pembuktian atas pelaksanaan penilaian risiko mengacu pada ketentuan diatas adalah unit kerja telah membuat/mengisi : Form 1 : Formulir register risiko Form 2 : Formulir Status risiko yang melekat/bawaan Form 3 : Formulir Status risiko sisa (residual risk) Form 4 : Formulir Pemetaan SPIP Link Eviden: |
||||||
| ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 3,00 | 3,00 | 100,00% | |||||
| a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat |
I | 1,00 | Persentase penanganan pengaduan masyarakat : b.1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat b.2. Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi Penganganan Pengaduan Masyarakat Link Eviden: |
||||||
| iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) |
I | 1,00 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 100% Link Eviden: |
||||||
| Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |
I | 1,00 | Tidak terdapat Penyampaian LHKASN, dikarenakan Pelaporan LHKASN tidak diwajibkan untuk tahun 2024 Link Eviden: |
||||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
| i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
A | 1 | - Pengelompokan Inovasi-Inovasi Internal berdasarkan Integritas, Kinerja dan Pelayanan - Penjelasan Inovasi-Inovasi Internal Pengadilan yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Hasil yang dicapai per inovasi Link Eviden: |
||||||
| b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi |
100 | 1,00 | - Screenshot tampilan utama Aplikasi Sisitem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Pegadilan Negeri Kupang - Dokumentasi Maklumat Pelayanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang - Dokumentasi Maklumat Pelayanan oleh PPID Link Eviden: |
||||||
| ii | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||
| Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab |
A | 1 | - Screenshot Aplikasi AMA DJU, Media Sosial Pengadilan Negeri Kupang - Screenshot Bukti respons atas tanggapan dan pertanyaan penerimaan seketika melalui media online atau media sosial satuan kerja Link Eviden: |
||||||
| TOTAL PENGUNGKIT | 60,00 | 30 | |||||||
| B. | HASIL (40) | 40,0 | 0 | 0 % | |||||
| 1. | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | 20 | % | ||||||
| a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 17,5 | 3,93 | 17,19 | 98,25 % | 1. Laporan Survei ZI - Persepsi Anti Korupsi 2. Laporan Tindaklanjut 3 Nilai Terendah atas hasil Survei ZI - Persepsi Anti Korupsi 2024 3. Dokumen Publikasi Survei ZI - Persepsi Anti Korupsi 2024 Link Eviden: |
||||
| b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | 5 | 5 | 5,00 | 100,00 % | 1. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 2. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022 3. Dokumen Bab III - LKjIP Tahun 2023 Link Eviden: |
||||
| 2. | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | 20 | % | ||||||
| a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | 17,5 | 3,92 | 17,15 | 98,00 % | 1. Laporan Survei ZI - Persepsi Kualitas Pelayanan 2. Laporan Tindaklanjut 3 Nilai Terendah atas hasil Survei ZI - Persepsi Kualitas Pelayanan 2024 3. Dokumen Publikasi Survei ZI - Persepsi Kualitas Pelayanan 2024 Link Eviden: |
||||
| TOTAL HASIL | 40,00 | 39,34 | |||||||
| Nilai Pembangunan ZI | 100 | 98,34 | % | ||||||